Program Pengentasan Kemiskinan

Enam program pengentasan kemiskinan yang disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak menyentuh akar permasalahan. Menurut Ekonom Econit Hendri Saparini, RI-1 terjebak dalam paradigma membuat program tanpa memikirkan strategi untuk menjalankan program itu sendiri.

“Enam program itu mencerminkan kesalahan pemerintah dalam memandang kemiskinan. Presiden terlalu sibuk membuat program ini itu tanpa mengeluarkan strategi untuk menuntaskan program itu sendiri,” kata Hendri ketika dihubungi Media Indonesia, Selasa (22/2) malam.

Ketidakseriusan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, tambahnya, terlihat pada masih tingginya harga pangan di Tanah Air. Hendri menilai harga pangan merupakan permasalahan paling riil yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Namun untuk urusan ini pemerintah malah menyerahkan harga pangan ke tangan pelaku pasar. Pun soal kebijakan masa lalu seperti bantuan beras raskin, BLT, BOS, dan PNPM juga hanya berhenti di tataran program saja namun tidak menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, Hendri mendesak pemerintah untuk terlebih dahulu melakukan kontrol harga dan menyerap beras petani untuk meningkatkan taraf hidup.

“Solusi pengentasan kemiskinan bukan berapa banyak beras raskin yang disubsidi, tapi adanya perubahan di sektor pangan seperti kemampuan pemerintah mengontrol harga dan menyerap beras petani,” tandas Hendri. Tidak efektifnya program-program pengentasan kemiskinan juga terlihat dari anggaran dan realisasi pengentasan kemiskinan itu sendiri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2008, penduduk miskin di Indonesia mencapai 35 juta jiwa dan dana yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan mencapai Rp63 triliun. Setahun kemudian dana pengentasan kemiskinan mencapai Rp66, 2 triliun sementara jumlah penduduk miskin hanya berkurang menjadi 32,5 juta jiwa. Sedangkan pada 2010 lalu, dana pengentasan kemiskinan naik lagi hingga Rp80,1 triliun, namun jumlah penduduk miskin tetap tinggi yakni sebesar 31 juta jiwa. Dengan kata lain, penambahan dana sebesar Rp18 triliun selama dua tahun terakhir hanya bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,1%, dari 15,4% pada 2008 menjadi 13,3% pada 2010.